Penguatan sistem pesantren menjadi perhatian Rabithah Ma’ahid Islamiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (RMI PBNU) dalam menghadapi perubahan sosial yang berlangsung cepat. Langkah tersebut dilakukan melalui Sekolah Transformasi Pesantren II yang digelar di Pondok Pesantren Darul Ulum, Jombang, Jawa Timur, pada 23 hingga 25 Agustus 2026.
Mekanisme Penguatan Sistem Pesantren
Sekolah Transformasi Pesantren menjadi ruang pembelajaran dan refleksi bagi pengelola pesantren. Forum tersebut bertujuan untuk memperkuat kapasitas pesantren agar mampu merespons tantangan zaman tanpa kehilangan identitas dan tradisi yang telah mengakar. Dalam program tersebut, transformasi pesantren ditempatkan sebagai grand design.
Sementara penguatan sistem pesantren dilakukan melalui enam pilar utama, yaitu tata kelola, kelembagaan, SDM, kepengasuhan, kurikulum, dan infrastruktur. Selama tiga hari, peserta mendapatkan pembelajaran mengenai tata kelola dan SOP, pencegahan serta penanganan kekerasan, kelembagaan, SDM, kepengasuhan, kurikulum, hingga infrastruktur.
Ketua RMI PBNU KH Hodri Ariev menegaskan, transformasi pesantren bukan berarti meninggalkan tradisi. Menurutnya, perubahan justru menjadi hal utama agar tradisi pesantren tetap hidup dan relevan dengan perkembangan zaman. Ada tiga hal utama untuk mewujudkan penguatan sistem pesantren, antara lain:
1. Memperkuat Otoritas Pemahaman
Pesantren perlu memberikan respons terhadap berbagai persoalan kontemporer, mulai dari isu sosial, ekonomi, politik, hingga budaya. Respons tersebut tetap perlu berpijak pada tradisi keilmuan pesantren dan disesuaikan dengan konteks kehidupan masyarakat.
2. Memperkuat Khidmah Pesantren
Langkah selanjutnya, perlu memperkuat khidmah pesantren di bidang pendidikan. Pesantren didorong terus melakukan pembenahan, mempertahankan tradisi yang masih relevan, sekaligus beradaptasi dengan perkembangan terbaru.
3. Penguatan Otoritas Sosial Budaya
Pesantren juga perlu memperkuat otoritas sosial budaya pesantren. Peran ini mencakup pemberdayaan masyarakat, dakwah, pembinaan akhlak, serta upaya menjaga ekosistem pesantren.
Menurut KH Hodri, enam pilar tersebut saling berkaitan. Tata kelola yang baik membutuhkan SDM kompeten dan kelembagaan yang jelas. Pada saat yang sama, kepengasuhan, kurikulum, serta infrastruktur harus siap secara matang untuk mendukung fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan dan pengasuhan.
Dorong Tata Kelola yang Akuntabel
Penguatan sistem pesantren juga berkaitan erat dengan tata kelola yang akuntabel. KH Hodri menilai akuntabilitas bukan bentuk ketidakpercayaan terhadap kiai atau pesantren, melainkan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik. Sementara itu, KH Agus Muhammad menyebut transformasi pesantren perlu menjadi kesadaran bersama.
Menurutnya, pesantren menghadapi kondisi yang semakin kompleks sehingga pembenahan dari dalam menjadi kebutuhan. Sekolah Transformasi Pesantren II menjadi salah satu ikhtiar RMI PBNU untuk menjawab tantangan tersebut.
Transformasi merupakan proses bersama agar pesantren tetap mampu menjalankan fungsi pendidikan dan pengasuhan di tengah perubahan sosial. Dari sisi instrumen, Hanifah Haris menjelaskan bahwa proses transformasi membutuhkan perangkat yang dapat membantu pesantren melakukan pembenahan secara konkret.
RMI PBNU bersama Lakpesdam PBNU telah menyusun sejumlah rujukan, seperti:
- Standar Pesantren Indonesia
- SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Pesantren
- Modul Perlindungan Anak di Pesantren.
Instrumen tersebut bertujuan tidak untuk menyeragamkan seluruh pesantren. Setiap pesantren memiliki karakter, tradisi, dan kapasitas berbeda sehingga penerapannya perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Selain materi pembelajaran, peserta Sekolah Transformasi Pesantren II juga melakukan review, diskusi, serta menyusun rencana tindak lanjut.
Langkah ini diharapkan membuat materi yang diperoleh tidak berhenti sebagai teori. Dengan pendekatan ini, penguatan sistem pesantren tetap berjalan beriringan.
