Isi UU Cipta Kerja Apakah Ada yang Bertentangan dengan Islam?

0
46

Isi UU Cipta Kerja – Meski negara masih bergulat di tengah gelombang pandemi Covid-19, namun pemerintah berhasil melahirkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja  menjadi UU secara diam-diam 5 Oktober kemarin. Isi UU Cipta Kerja ini mendapat banyak protes dari berbagai elemen masyarakat termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sekretaris Jendral MUI, Anwar Abbas mengendus kejanggalan atas keputusan tersebut. Menurutnya para politikus mengutamakan kepentingan pemodal tanpa mendengar aspirasi masyarakat.

Anwar menuturkan perpolitikan Indonesia saat ini sudah nampak jelas ditunggangi oligarki. Salah satu yang menjadi sorotan MUI, kata Anwar ialah penetapan fatwa halal mengenai perizinan halal untuk UMKM di BAB III dan BAB V.

Serta bab-bab lain yang dianggap ambigu bagi umat Islam. Rumusan tersebut dianggap tidak sesuai dengan aturan Islam karena pemerintah melewati ajaran Islam, yakni membuat halal menjadi bagian dari perizinan.

Padahal halal sendiri merupakan bagian penting dalam ajaran Islam. Yaitu untuk penetapannya harus melalui proses fatwa. Sehingga sertifikasi halal dalam rumusan RUU itu hanyalah selembar kertas yang tidak memiliki kekuatan hukum Islam.

Sobat Cahaya Muslim, MUI melalui komisi fatwanya mengeluarkan penetapan produk halal pada tahun 2009. Penetapan tersebut sesuai ajaran Islam yang tercantum dalam Al Quran.

Isi UU Cipta Kerja dan Fatwa Halal dalam Al Quran

Sobat Cahaya Muslim, MUI melalui komisi fatwanya mengeluarkan penetapan produk halal pada tahun 2009. Penetapan tersebut seusai ajaran Islam yang tercantum dalam Al Quran.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS Al Baqarah:168)

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS Al Baqarah: 173)

Selain ayat di atas, masih banyak rujukan MUI lainnya. Termasuk kaidah-kaidah fikih yang membahas mengenai asal sesuatu yang bermanfaat yaitu boleh dan sesuatu yang berbahaya yaitu haram.

UU Cipta Kerja Mengenai Sertifikasi Halal

  1. Halal untuk Pengusaha Mikro

Dalam UU Cipta Kerja sertifikasi halal bagi UMKM dinyatakan oleh pelaku usaha yang sebelumnya melalui Proses Produk Halal (PPH) melalui BPJPH. Sertifikasi halal ini dilakukan secara gratis.

 

  1. Menghapus Syarat Auditor Halal

Sebelumnya MUI menetapkan aturan sesuai UU nomor 33 tahun 2014 yang menyatakan bahwa syarat auditor halal harus beragama Islam, WNI dan memiliki pemahaman secara luas terkait kehalalan dan syariat agama. Namun di UU Cipta Kerja ini peluang auditor halal ditetapkan secara terbuka.

  1. Sanksi Terkait PPH

Jika sebelumnya pelaku usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat dan alat yang akan digunakan untuk PPH  sesuai UU Jaminan Produk Halal akan mendapat sanksi berupa peringatan tertulis atau denda. Namun dalam UU Cipta Kerja ini hanya mendapat sanksi administratif yang tidak jelas detailnya.

  1. Menentukan Lamanya Proses Verifikasi halal

Dalam UU Cipta Kerja jangka waktu verifikasi permohonan sertifikasi halal dilakukan paling lama satu hari kerja kepada BPJPH. Permohonan ini dilengkapi dengan data pelaku usaha, data produk, daftar produk, bahan yang dipakai, dan bagaimana proses pengolahannya.

  1. Perpanjangan Sertifikasi Halal

Pada UU Cipta Kerja pelaku usaha yang ingin melakukan perpanjangan sertifikasi halal dilakukan dengan mudah tanpa mengubah PPH dan komposisi. Perpanjangan ini langsung diterbitkan BPJPH tanpa melalui sidang fatwa halal.

Demikianlah isi UU Cipta Kerja yang baru disahkan yang bertentangan dengan fatwa MUI sebelumnya. Mudah-mudahan dengan adanya aturan baru ini, pemimpin tetap amanah untuk mensejahterakan umatnya, Aamiin.

TIDAK ADA KOMENTAR

Ikut Berkomentar Yuk!