Etika Pejabat Publik – Saat ini, banyak sekali orang berlomba-lomba menjadi pejabat publik. Bahkan, tak ragu mereka rela mengeluarkan banyak uang demi tercapainya jabatan yang mereka inginkan. Sayangnya, kebanyakan dari mereka seakan lupa akan janji-janjinya setelah berhasil mendapatkan kursi jabatan. Padahal, ada etika yang harus dipenuhi oleh seorang pejabat publik.
Etika Pejabat Publik: Harus Kompeten
Rasulullah sendiri memandang jabatan atau kepemimpinan sebagai suatu tanggung jawab yang tidak mudah. Itulah kenapa beliau tak bosan-bosannya menasehati para sahabatnya supaya tidak sembarangan mengambil jabatan. Bagi seorang pejabat publik, ada moral dan etika yang harus ia jalankan.
Melihat Rasulullah mengangkat sebagian sahabat menjadi pimpinan perang, memimpin wilayah tertentu, dan mengelola anak yatim, seorang sahabat bernama Abu Dzar al-Ghifari menanyakan kepada Rasulullah kenapa beliau tidak mempekerjakannya. Kemudian, Rasulullah menjawab:
يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ
“Wahai Abu Dzar, kamu ini lemah (untuk memegang jabatan) padahal jabatan adalah amanah.” (1)
Sebenarnya, Abu Dzar termasuk seorang sahabat yang cukup dekat dengan Rasulullah sehingga beliau tahu betul karakter Abu Dzar. Itulah kenapa Rasulullah tidak asal menunjuknya menjadi pemimpin. Bahkan, Rasulullah memandang sahabat Abu Dzar sebagai seorang yang sholih, taat agama, dan tidak kuat jika melihat kondisi tidak ideal di tengah masyarakat. Meski punya karakter bagus, Nabi menilainya tidak punya kompetensi untuk menjadi pemimpin.
Pejabat Publik Harus Adil
Ketika menjabat sebagai pemimpin atau kedudukan penting lainnya, seseorang mengemban tanggung jawab yang sangat besar sehingga wajib mempunyai sifat adil. Pentingnya sifat adil bisa kita lihat dalam penggalan hadits berikut ini:
الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا….
“…. Yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam hukum, dalam keluarga, dan dalam melaksanakan tugas mereka.” (2)
Jika seorang pejabat publik tidak punya sifat adil, hal ini bisa menciptakan kebijakan yang tidak konsisten. Karena atas dasar kehendak pribadi, kebijakannya bisa merugikan banyak pihak, khususnya masyarakat kecil. Maka dari itu, keadilan menjadi sebuah urgensi bagi mereka yang memiliki jabatan tinggi dalam pemerintahan.
Pentingnya Integritas bagi Seorang Pejabat
Salah satu pondasi penting untuk membangun masyarakat yang berkeadilan adalah adanya sikap integritas & bebas korupsi. Integritas sendiri bukan hanya mencakup kejujuran, tapi juga konsistensi & ketulusan sehingga menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang bisa dipercaya.
Jika institusi dan individu benar-benar memegang prinsip ini, semua lapisan masyarakat punya peluang yang sama. Dalam Islam sendiri, Rasulullah sangat membenci kecurangan, sebagaiman hadits di bawah ini:
مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ
“Tidaklah seorang hamba yang menjadi pemimpin dan ia meninggal dunia dalam keadaan menipu rakyatnya, kecuali Allah telah mengharamkan baginya surga.” (3)
Jadi, prinsip etika bagi seorang pejabat publik setidaknya memenuhi 3 kriteria yaitu kompetensi, keadilan, serta integritas moral. Pejabat menjunjung tinggi prinsip-prinsip tersebut akan menyesal di akhirat kelak.
Referensi:
(1) Sahih Muslim 1825
(2) Sunan an-Nasai 5379
(3) Sahih Muslim 142
