Heboh Pajak Pulsa, Bagaimana Hukum Perpajakan menurut Islam?

0
59

Pajak Pulsa – Heboh berita yang mengabarkan tentang pemberlakuan pajak pulsa mulai tanggal 1 Februari besok. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui postingan instagram pribadi beliau yang menjelaskan tentang kegaduhan dan kesalahpahaman masyarakat terkait pajak pulsa, token listrik, dan voucher data.

Postingan yang diunggah pada Sabtu, 30 Januari dini hari itu menyedot perhatian banyak warganet. Dalam postingan tersebut Sri Mulyani menjelaskan maksud dari pajak pulsa, token listrik, dan voucher data yang disalahpahami oleh masyarakat. Padahal PPN dan PPh pulsa telah ada sebelum Sri Mulyani mengeluarkan peraturan pemungutan pajak tersebut.

Melalui postingan beliau diharapkan publik dapat mengetahui kepastian hukum dan penarikan yang disederhanakan. Awalnya PPN dipukul rata mulai dari distributor tingkat pertama hingga ke tangan pengecer. Peraturan pemungutan pajak pulsa, token listrik, dan paket data hanya sampai distributor tingkat 2.

Penetapan kepastian hukum dan penyederhanaan pemungutan pajak bagi jasa layanan telekomunikasi ini sebesar 10% dari biaya yang telah diberikan oleh penyedia kartu kepada distributor tingkat 1. Namun, yang dibayarkan pajaknya adalah selisih dari harga yang telah dihitung dari 10% tersebut. Lebih jelasnya Sobat Cahaya Islam bisa cek instagram Menkeu.

Kontoversi dari masyarakat terjadi karena mereka belum membaca secara utuh bagaimana sebenarnya peraturan dari Menteri Keuangan tersebut. Padahal sebenarnya ini untuk kepastian hukum dan penyederhanaan pemungutan pajak. Jadi, harga pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucher data tidak mengalami kenaikan.

Kontroversi Pajak Pulsa, Bagaimana Hukum Pajak menurut Islam?

Setelah membaca uraian di atas, Sobat Cahaya Islam dapat menarik kesimpulan bahwa peraturan pajak pulsa dan yang tersebut di atas tidak menambah kenaikan harga beli. Sehingga sebagai konsumen tetap dapat membeli dengan harga normal. Lalu, sebenarnya bagaimana hukum pajak menurut Islam?

Untuk memahami bagaimana hukum pajak menurut Islam, kita melihat dari dua sisi yang berbeda pendapat. Pertama menghukumi sah dan boleh, kedua menghukumi haram. Lalu, bagaimana penjelasannya? Simak ulasan di bawah ini:

1.      Hukum Pajak Berlaku Sah

Setiap negara memiliki peraturan bagi rakyatnya untuk membayar pajak. Pajak itu nantinya juga akan digunakan untuk kepentingan fasilitas rakyat. Bagi mereka yang dianggap mampu membayar pajak maka diberlakukan peraturan pembayaran pajak. Hal ini juga dapat diartikan bahwa warga tersebut telah melaksanakan aturan hukum yang ada di negaranya.

Negara tidak memiliki hak untuk mewajibkan membayar pajak bagi yang belum mampu. Namun, bagi yang telah mampu sebaiknya pembayaran pajak dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan negara dapat tercukupi hanya dengan mengandalkan pendapatan non-pajak.

Sehingga, apabila penghasilan dari pembayaran pajak para warga tersebut digunakan untuk kemaslahatan bersama, kemaslahatan negara, maka pemberlakuan pembayaran pajak sah dan boleh dilakukan.

2.      Hukum Pajak Berlaku Haram

Sebagaimana hukum pembayaran pajak pada poin sebelumnya. Maka, pembayaran pajak jika dilakukan untuk upaya menyejahterakan golongan tertentu hukumnya haram. Misalnya seorang penguasa pada zaman jahiliyah mewajibkan rakyatnya untuk membayar pajak dan digunakan untuk keperluan yang bukan berurusan dengan rakyat atau negara.

Hal tersebut dihukumi haram. Karenanya Islam menjelaskan bahwa perbuatan tersebut merupakan sebagian dari bentuk perampasan dan pengambilan harta orang lain secara paksa. Oleh sebab itu, kantor yang mengurusi uang pajak dari para masyarakat harus menggunakannya untuk kemaslahatan bersama.

Sobat Cahaya Islam, sudah jelas bukan bahwa pajak pulsa yang menuai kontroversi ternyata bukan seperti yang kita bayangkan.

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY