Dugaan korupsi kuota haji – KPK telah mengirimkan surat panggilan untuk sejumlah pegawai Kemenag untuk mendalami kasus dugaan korupsi kuota haji. Pemanggilan tersebut bertujuan memenuhi bukti permulaan hingga cukup untuk melanjutkan kasus korupsi di tubuh Kementerian Agama. Bagaimana Islam memandang korupsi yang telah mengakar dan sulit ditangani di Indonesia?
Kasus Korupsi Kuota Haji 2024
KPK masih menyelidiki dan mendalami kasus jual beli kuota haji. Terkuaknya kasus penyelewengan kuota haji tahun 2024 berawal dari temuan Pansus Angket Haji. Pansus bentukan dari Tim Pengawas atau Timwas Haji DPR menemukan sejumlah masalah terkait penyelenggaraan haji.
Menanggapi temuan tersebut, DPR menyepakati membentuk Pansus Haji 1445 Hijriah. Tim ini menemukan Kemenag melanggar ketentuan perihal pembagian kuota jemaah haji 2024. Pelanggaran pembagian kuota terjadi ketika merinci pembagian kuota untuk haji reguler sebanyak 221.000 sedangkan haji tambahan jumlahnya 20.000.
Berdasarkan hasil rapat BPIH, kuota jamaah haji tahun 2024 sudah ditetapkan sebanyak 241.000. Sesuai Keppres nomor 6 tahun 2024 jumlah jamaah haji reguler sebanyak 221.720 sedangkan untuk haji khusus 19.280 orang.
Hukum Korupsi dan Dalilnya
Korupsi pada dasarnya merupakan masalah serius yang tidak hanya merugikan bangsa dan masyarakat, melainkan juga bertentangan dengan ajaran Islam. Korupsi merupakan tindakan merugikan, menindas, dan zalim sebagaimana kasus dugaan korupsi kuota haji. Istilah korupsi berasal dari kata corruptus yang artinya sesuatu yang rusak atau hancur.
MUI bahkan telah mengeluarkan fatwa tentang korupsi. Fatwa tersebut merupakan tindakan pengambilan sesuatu yang ada di bawah kekuasaan seseorang menggunakan cara berlawanan dengan syariat Islam. Dalam konteks Islam, korupsi dikenal dengan istilah ghulul.
Secara eksplisit Al Qur’an melarang tindakan korupsi hingga menyebut ancaman bagi pelakunya sebagaimana ayat:
“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” 1
Kasus dugaan korupsi kuota haji dalam pandangan Islam merupakan bentuk penyimpangan yang harus Sobat jauhi. Sebab, korupsi mendatangkan dampak negatif dan merusak, baik bagi individu maupun masyarakat. Islam mendorong umatnya agar bersikap jujur dan adil dalam semua bidang.
MUI mengharamkan korupsi dan pelakunya harus mendapatkan hukuman sesuai ketentuan syariat.
Sanksi Terhadap Koruptor dalam Islam
Keadilan dan etika memiliki peranan penting dalam Islam, terutama untuk membentuk perilaku individu. Sanksi koruptor dalam hukum Islam yaitu ta’zir. Tujuan dari hukuman ini yaitu memberikan efek jera kepada pelakunya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya.
Kasus dugaan korupsi kuota haji bisa Sobat lihat dari hadits berikut ini:
“Barangsiapa yang kami tugaskan dengan suatu pekerjaan, lalu kami tetapkan imbalan (gaji) untuknya, maka apa yang dia ambil di luar itu adalah harta ghulul (korupsi)” 2
Selain itu, Islam juga mengajarkan bahwa koruptor harus bersiap menghadapi konsekuensi di akhirat kelak. Hukuman bagi koruptor yakni tidak akan lepas dari siksaan Allah berupa azab pedih. Sanksi moral dan sosial juga berlaku bagi koruptor. Islam mendorong para koruptor untuk memulihkan hak milik yang mereka rampas dari orang lain.
Selain beberapa hukuman berat, pelaku korupsi juga mendapatkan kesempatan untuk bertaubat. Jika benar-benar bertaubat dan menyesali perbuatannya, maka Allah akan memberikan pengampunan. Islam mendorong umatNya untuk bertaubat dengan tulus dan berusaha memperbaiki diri.
Tujuan Islam memberikan hukuman berikut dengan pembelajaran hingga pemulihan yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan menjalankan ajaran agama Islam. Kasus dugaan korupsi kuota haji harus mendapatkan penyelesaian secara tuntas. Selain merugikan calon jamaah haji, perbuatan tercela disebut juga merugikan negara.
